Setelah Kongres IV PDIP, Bagaimana Bentuk Hubungan Jokowi-Mega Sekarang?

Kongres IV PDI Perjuangan akhir pekan lalu memberi efek terhadap hubungan politik Megawati, Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Pidato Megawati di forum Kongres menimbulkan ribuan tafsir. Perlu dicari bentuk relasi ideal Jokowi, Mega dan PDI Perjuangan.

Terma "Petugas Partai" kembali menyeruak setelah Megawati Soekarnoputri kembali mengintrodusir pernyataan tersebut dalam ajang Kongres IV PDI Perjuangan pekan lalu di Denpasar, Bali. Tafsir dan pemihakan atas pernyataan itu tak bisa dihindari. Tidak sedikit yang menyayangkan pernyataan Megawati. Namun ada juga yang setuju dengan pernyataan Megawati.

Relasi Megawati dan Jokowi selama enam bulan terakhir ini memang tampak tidak ideal. Sejumlah isu yang muncul di publik mengkonfirmasi ketidakkompakan antara Mega dan Jokowi. Sebut saja soal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Satu sisi Megawati dan PDI Perjuangan mendorong agar Budi Gunawan menajadi Kapolri, namun sebaliknya, Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Mencari bentuk hubungan pemerintahan dan partai pendukung saat ini menjadi perhatian serius kalangan partai pendukung. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan perlu diatur pola komunikasi antara partai pendukung dengan pemerintah.

"Selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif. Di Kongres PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDIP, partai pengusung dan pemerintah," ujar Basarah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Selain diatur pola komunikasi antara partai pendukung dengan pemerintahan, juga diatur antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin mengatakan 34 DPD PDI Perjuangan sepakat dengan Jokowi untuk memperbaiki komunikasi. "Secara rutin setiap tiga bulan sekali DPD akan ketemu presiden sebagai kader PDIP Perjuangan. Kami akan laporkan situasi yang berkembang di daerah masing-masing," sebut TB Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan pernyataan Megawati soal petugas partai dimaksudkan bahwa seorang Presiden tanpa mendapat perintah dari partai tentu tidak akan menjadi presiden. "Namun kemudian sesudah jadi presiden dia menjadi milik rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk partai," tegas TB Hasanuddin.

Relasi Mega, Jokowi dan PDI Perjuangan secara filosofis diikat dengan konsep Nawacita dan Trisakti yang menjadi tema sentral Jokowi dalam Pemilu 2014 lalu. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menilai pernyataan penumpang gelap Megawati saat Kongres PDI Perjuangan yakni "Mereka yang tidak senyawa dengan Trisakti, Nawacita dan tidak memiliki orientasi publik," kata Aria.

Menurut dia, Jokowi sebagai aparatur ideologis dapat melakukan evaluasi terhadap menterinya. Menurut dia Jokowi bisa mempertanyakan apakah para menterinya mengetahui dan paham tentang Nawacita, "Termasuk apa mengerti roadmap Nawacita," tegas Aria.



sumber: inilah