HABARBORNEO.COM - Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah alat strategis untuk mewujudkan nilai sosio budaya yang dijadikan pedoman tindakan masyarakat sehari-hari yang di dalamnya terkandung etika, dan norma hukum.
"Ormas didirikan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana diatur dalam undang-undang," jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsyi dalam diskusi bertajuk 'Ormas Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat' di ruang pleno PKS, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
"Ormas didirikan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana diatur dalam undang-undang," jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsyi dalam diskusi bertajuk 'Ormas Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat' di ruang pleno PKS, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
Sebab itulah ia memandang perlunya pemerintah merumuskan implementasi pelaksanaan UU Ormas dengan baik. Hal itu untuk menghindari diskriminasi terhadap ormas yang sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan UU.
"Misalnya, ormas didorong untuk menjaga NKRI namun satu sisi ketika ada ormas yang latihan bela negara malah dicibir dan bahkan partnernya diberikan sanksi," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu,Komandan Kodim 0603 Lebak Banten Letkol Czi Ubaidilah dicopot dari jabatannya setelah memberi pelatihan bela negara kepada anggota Front Pembela Islam (FPI).
Pria bertubuh tambun yang akrab disapa habib ini pun mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bekerja berdasarkan frame yang ada di media atau media sosial. Melainkan harus memiliki desain pembangunan sendiri.
"Hal ini harus dimulai dengan pembangunan data internal pemerintah terutama terkait profiling dari setiap ormas," tukasnya.
Hadir dalam diskusi tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan kiepolisian, anggota DPR RI Fraksi PKS beserta staf ahlinya, dan sejumlah perwakilan ormas Islam.[rmol]
"Misalnya, ormas didorong untuk menjaga NKRI namun satu sisi ketika ada ormas yang latihan bela negara malah dicibir dan bahkan partnernya diberikan sanksi," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu,Komandan Kodim 0603 Lebak Banten Letkol Czi Ubaidilah dicopot dari jabatannya setelah memberi pelatihan bela negara kepada anggota Front Pembela Islam (FPI).
Pria bertubuh tambun yang akrab disapa habib ini pun mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bekerja berdasarkan frame yang ada di media atau media sosial. Melainkan harus memiliki desain pembangunan sendiri.
"Hal ini harus dimulai dengan pembangunan data internal pemerintah terutama terkait profiling dari setiap ormas," tukasnya.
Hadir dalam diskusi tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan kiepolisian, anggota DPR RI Fraksi PKS beserta staf ahlinya, dan sejumlah perwakilan ormas Islam.[rmol]
Post a Comment