HABARBORNEO.COM - Aksi 112 mulai menjadi perhatian media. Mulai dari informasi polisi terkait pergerakan mobilisasi massa di berbagai daerah, hingga himbauan agar Aksi itu dibatalkan.
Selain itu, ada dua kejadian besar pada hari ini, Senin (6/2/2017). Pertama, rumah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digeruduk ratusan orang hingga SBY sendiri yang mengabarkan kondisinya melalui akun twitter sembari menegaskan bahwa ia menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Baca: Rumah Digeruduk Ratusan Orang, SBY Serahkan Jiwanya pada Allah)
Kedua, Panglima TNI Jenderal Gatot
Nurmantyo secara terbuka menyampaikan keluhannya dalam rapat kerja
bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jenderal Gatot kesal kewenangannya
dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
Ia bahkan mengatakan kewenangannya saat ini tidak ada. Sebab panglima TNI saat ini tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Tanggung jawab itu dilimpahkan ke Kementerian Pertahanan.
Lebih jauh Jenderal Gatot mengatakan, keluhan itu mestinya dibuka pada 2015-2016 lalu. Namun, ia baru mau menyampaikannya sekarang mengingat masa kepemimpinannya akan berakhir.
"Saya buka ini untuk mpersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti," ucapnya seperti dikutip Jawapos.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon lantas meminta penjelasan Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara tertutup tanpa diliput awak media.
sumber: Tarbiyah
Ia bahkan mengatakan kewenangannya saat ini tidak ada. Sebab panglima TNI saat ini tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Tanggung jawab itu dilimpahkan ke Kementerian Pertahanan.
Lebih jauh Jenderal Gatot mengatakan, keluhan itu mestinya dibuka pada 2015-2016 lalu. Namun, ia baru mau menyampaikannya sekarang mengingat masa kepemimpinannya akan berakhir.
"Saya buka ini untuk mpersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti," ucapnya seperti dikutip Jawapos.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon lantas meminta penjelasan Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara tertutup tanpa diliput awak media.
sumber: Tarbiyah
Post a Comment