Fahri Hamzah Sebut Ahok Harus Dibela Jadi Bos di BUMN

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya membela mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Fahri pun mendukung langkah Menteri BUMN sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan.
Menurutnya, Ahok perlu dibela pemerintah agar tak jadi bulan-bulanan publik. Status hukum Ahok kembali mencuat di tengah rencana Ahok memimpin salah satu BUMN.

"Ya apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk saudara Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu yang saya katakan dari awal," kata Fahri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/11).

Selama ini Fahri dan Ahok kerap berbeda pendapat dan saling melontarkan kritik satu sama lain. Ahok sendiri diketahui pernah dipenjara akibat kasus penodaan agama. Ia sudah bebas dan kini menjadi kader PDIP.

Lebih lanjut, Fahri menekankan tak boleh ada diskriminasi terhadap hak warga negara yang sudah dilindungi dalam amanat konstitusi negara Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah mesti menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu.

"Enggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain," kata dia.

Tak hanya itu, Fahri menganggap sosok Ahok diperlukan untuk ditempatkan di BUMN. Ia lantas menantang Ahok untuk berani menempati perusahaan BUMN yang selama ini dianggap paling korup.

"Itu sebenarnya tantangan saya kalau betul dia punya kapasitas," kata Fahri.

Selain itu, Fahri mengkritisi cara Erick Thohir yang lebih mengedepankan memilih seseorang untuk didapuk sebagai bos BUMN ketimbang terlebih dulu membenahi sistemnya.

Ia menyarankan seharusnya Erick mampu terlebih dulu mengatur strategi dan ide besar agar perusahaan BUMN maju dengan kuat. Setelah itu, lanjut Fahri, Erick bisa menempatkan orang-orang yang kompeten di perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

"Strateginya apa baru orangnya dicari. Nah sekarang kan banyak yang mempersoalkan orang per orang, lalu orang bertanya," kata Fahri.

sumber: CNN

Cerita Fahri Hamzah Soal Deddy Mizwar 'Ditelantarkan' PKS Hingga Gabung Partai Gelora

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bercerita mengenai banyaknya tokoh yang merapat ke partainya.Satu di antaranya mantan kader Partai Demokrat, Deddy Mizwar.

Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengungkap awal mula Deddy Mizwar merapat ke Partai Gelora.
"Misalnya dengan Bang Demiz itu komunikasinya saya kira udah 10 tahun. Ngobrol panjang gitu sampai ada kesadaran bersama, penyatuan hati dengan beliau," ujar Fahri Hamzah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

Fahri mengatakan komunikasi antara dirinya dengan Deddy Mizwar sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
Saat itu, kata dia, Deddy Mizwar sempat akan masuk ke PKS, tetapi kemudian 'ditelantarkan'.
Namun, Fahri Hamzah tak memberi penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut.

"Meskipun ada transisi, karena anda tahu Pak Demiz sendiri waktu itu kami berusaha tarik ke PKS. Sudah masuk ke PKS tapi oleh PKS kan dibuang begitu saja. Dan beliau ada pertanyaan, 'kurang apa saya? Kok nggak bisa masuk PKS?'" ujar mantan politikus PKS tersebut.

Fahri Hamzah juga menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Partai Gelora tak akan bernasib baik karena membajak kader Demokrat.

Menurut dia, Deddy Mizwar adalah guru yang menginsiprasinya.

"Sebenernya Demiz itu adalah guru kami. Jadi kalau ada yang bilang dia kita rekrut itu salah, dia itu guru kami semua. Kami banyak sekali mendapatkan inspirasi dari pikiran beliau. Produk-produk beliau di layar lebar, di layar kaca luar biasa bagi kami. Jadi jangan dibalik," kata Fahri.
Fahri juga menyinggung soal PKS yang menyingkirkan dirinya dan Anis Matta.

Menurut dia, hal itu membuat banyak kader PKS bingung.

"Di sana kan dikembangkan 'wah mereka nih nutupin salah mereka, banyak salahnya' itu kan bohong-bohong aja. Sampai kapan kebohongan itu bisa dijaga? Nggak bisa dong. Jadi, itu lah yang menyebabkan kami percaya dan tahu lah warna dari teman-teman itu, saya kira mereka akan mencari apa yang sejati," katanya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan publik akan mudah membedakan Partai Gelora dengan PKS.
Menurutnya, Partai Gelora lahir dari semangat arah baru yang kemudian diusulkan untuk berubah menjadi partai.

"Dan masyrakarat juga temen-temen kita yang lama pingin sekali supaya ini bergerak menjadi Parpol. Sebab Indonesia memang ada krisis naratif, krisis kapasitas negara, krisis kepemimpinan yang sudah kami pidatokan ke seluruh Indonesia. Dan sekarang ada desakan temen-temen kita bikin partai, ya kita bikin partai," kata Fahri.

"Dan itulah satu-satunya cara menawarkan ide kepada masyarakat kita, karena kan nggak ada cara lain. Kita kan nggak bisa berkuasa melalui kudeta lagi sekarang, kita kan harus bikin Parpol," tambah dia.

Susunan pengurus Partai Gelora

artai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah mengukuhkan sususan pengurus nasionalnya.
Nama seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Sidik bertengger di jajaran elite partai.
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Ketua Bidang Pengembangan Wilayah Partai Gelora terbentuk bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/11/2019).

Salah satu inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah berharap, Januari 2020 seluruh dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan syarat administrasi partai.

"Kami berharap Januari seluruh dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia ini sudah sah menjadi peserta pemilu," ucap Fahri di acara syukuran Partai Gelora Indonesia, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

Berikut susunan kepengurusan Partai Gelora Indonesia:
DPN (Dewan Pimpinan Nasional):
Ketum: M Anis Matta
Waketum: Fahri Hamzah
Sekjen: Mahfudz Sidik
Bendum: Ahmad Riyaldi

Ketua Bidang Pengembangan Wilayah:
1. Sumatera (M Syahfan)
2. Jabar, DKI, Banten (Ahmad Zairofi)
3. Jateng, DIY, Jatim (Ahmad Zainudin)
4. Kalimantan, Bali Nusra (Rofi Munawar)
5. Sulawesi Indonesia Timur (A Faradise)

Banyak Kader PKS Pindah ke Partai Gelora
Inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah mengakui, banyak kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pindah ke Partai Gelora.

"Banyak (kader PKS), apa boleh buat kan," kata Fahri saat ditemui di Hotel Park Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Fahri mengatakan, para kader tersebut pindah ke Partai Gelora karena merasa tidak ada perubahan di partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu.

"Pokoknya gini lah teman-teman yang memahami bahwa di tempat yang lama itu mereka mengalami stagnasi ya, karena kebuntuan pikiran," ujarnya.

Fahri pun heran dengan PKS yang memecat kader tanpa alasan, hingga polemik itu berujung pada proses di pengadilan.

"Kita coba kita pakai akal sedikit aja. Kok ada partai yang membiarkan dirinya memecat orang tanpa alasan. Lalu dia dihukum di pengadilan trus dia diam aja," ucapnya.
Fahri mengatakan, sejumlah kader yang mempertanyakan kasus tersebut kepada petinggi PKS tidak diperbolehkan.

Bahkan, untuk berkomunikasi dengan dirinya dan Anis Matta pun dilarang oleh PKS.

"Kan aneh kan kok bisa gitu? Nah, sekarang kader-kadernya yang nanya kan dimarahin. ketemu saya dimarahin, ketemu Pak Anis dimarahin, nanya nggak boleh, dimarahin juga," pungkasnya.


Sumber: Tribunnews.com

Menag Fachrul Tidak Baca Shalawat Saat Khotbah Jumat di Istiqlal, Ulama Banten: Tidak Sah

Menteri Agama (Menag) Kabinet Indonesia Maju Fachrul Razi disebut tidak membaca salawat Nabi saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (1/11/2019) lalu. Peristiwa itu disorot tokoh agama (ulama) Banten, K.H. Imaduddin Utsman.

Pengasuh pondok pesantren Nadhlatul Ulama (NU), Kresek, Kabupaten Tangerang ini menilai, salat Jumat tersebut tidak sah karena kurang rukun khotbah.

Immaduddin pun menyarankan agar jamaah yang salat Jumat saat itu untuk melaksanakan qada salat Zuhur.

"Khutbah yang dibaca Menteri Agama itu, setelah saya dengarkan rekamannya, tidak ada baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan baca salawat itu salah satu rukun dari lima rukun khutbah. Rukun khotbah itu pertama harus ada hamdalah, kedua harus ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga harus ada wasiat ketakwaan," ujar Immanuddin, Senin (4/11/2019).

Ketiga rukun itu, tambahnya, harus ada dikedua khotbah, baik khotbah pertama maupun kedua. Sementara, rukun keempat harus ada doa untuk orang mukmin pada khotbah kedua, dan kelima harus ada ayat Al Quran yang dibaca di salah satu khutbah.

Karena tidak terpenuhinya rukun khotbah itu, Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Banten ini mengharapkan, Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Istiqlal mengumumkan kepada jamaah yang melaksanakan salat Jumat tersebut untuk melaksanakan salat Zuhur di rumah masing-masing sebagai pengganti dari salat Jumat yang tidak sah tersebut.

"Karena salat Jumatnya tidak sah, harus dilaksanakan qada, dan qadanya adalah salat Zuhur di rumah masing-masing. Bukan dua rakaat tapi empat rakaat. Dan niatnya bukan qada salat Jumat, tapi qada salat Zuhur," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada pengurus DKM dimana pun, agar tidak sembarangan mempersilahkan pejabat negara untuk naik mimbar khotbah Jum'at.

"Karena akan berkonsekuensi sah dan tidak sahnya salat Jumat. Apalagi bacaan arabnya tidak standar dan tidak memenuhi hukum tajwid," pungkasnya. [tanggerangnews]

Menag soal Doa Bahasa Indonesia: Koruptor Nanti Gemetar!

Menteri Agama Fachrul Razi kembali menjelaskan soal doa dua bahasa yakni dalam Arab dan Bahasa Indonesia. Fachrul tak meminta doa seutuhnya diubah ke Bahasa Indonesia, namun dia meminta ada penekanan khusus di bagian tertentu seperti soal korupsi.

"Tentang katanya Menteri Agama meminta doa dipakai dengan Bahasa Indonesia. Ndak. Biasa saja doa. Tapi saya minta kalau ada penekanan, tolong sampaikan bahasa Indonesia supaya itunya gampang," kata Fachrul Razi dalam arahannya kepada ASN Kemenag di Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).
"Sebagai contoh misalnya kita bicara tentang korupsi, kita sampaikan Bahasa Arab. Saya kira koruptor-koruptor ini nggak tahu. Tapi coba kita tambahkan bahasa Indonesianya. Ya sambil selawat, baca doa misalnya," jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi lalu memberikan contoh doa mendapatkan kenikmatan dunia akhirat dalam bahasa Arab. Dia lalu menambahkan penekanan dengan Bahasa Indonesia.

"Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin, wafiyatan fil jasadi, waziyadatan fil ilmi, dan sebagainya. Kemudian tambahkan misalnya, 'Ya Allah Ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami terhindar dari korupsi Ya Allah. Karena kami tahu korupsi itu sangat Kau murkai, sangat Kau murkai Ya Allah'," kata Fachrul Razi.

Jika ada koruptor yang mendengar doa itu, Fachrul Razi yakin si penjahat bakal ketakutan. Fachrul Razi menegaskan dia hanya ingin doa dalam Bahasa Arab diselipkan Bahasa Indonesia agar yang tidak paham menjadi paham.

"Jangan dipikir, 'Oh iya Menterinya nggak mau, melarang doa dalam Bahasa Arab', bukan. Ada hal-hal yang penting perlu penekanan yang kira-kira orang di situ semuanya atau masalah yang sangat besar tidak tahu Bahasa Arab ya pakai Bahasa Indonesia saja ditekankan supaya mantap betul, betul-betul terkena di jiwanya. 

Apa lagi kalau dikatakan... 'Kalau ada di antara kami yang korupsi Ya Allah, hukumlah kami sekeras-kerasnya'. Uh, kan gemetar juga, menakutkan juga," jelas Fachrul Razi.[detik]

Mendagri Usulkan Pilkada Tak Langsung, PKS : Mudharatnya Harus Dihilangkan

USULAN Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar tidak langsung mendapat tanggapan sejumlah anggota DPR RI di Senayan Jakarta. Tanggapan di antaranya datang dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

WACANA yang digulirkan mantan Kapolri itu bertitik berat pada aspek lebih banyak mudharat ketimbang manfaat dari pelaksanaan pilkada secara langsung seperti sekarang diterapkan di Indonesia.

Politisi PKS Hidayat Nur Wahid menilai wacana itu sebenarnya sudah lama mencuat, karena pada 2014 silam telah disiapkan undang–undang sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pilkada tidak langsung.

“Presiden SBY sudah mencabut undang-undang pelaksanaan pilkada tidak langsung. Hal itu disebabkan, banyaknya demonstrasi LSM, lembaga survei dan macam-macam. Kalau Pak Tito punya wacana pilkada tidak langsung, tentu dia punya pertimbangan,” ucap Hidayat Nur Wahid kepada awak media di DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Wakil Ketua MPR RI ini juga mengungkapkan, pilkada langsung atau tidak langsung sama punya kekurangan dan kelebihan, serta ada mudharatnya. Kata dia, pilkada langsung dinilai sebagian orang banyak mudharatnya, sebab punya biaya tinggi dan dapat menimbulkan dampak sosial luar biasa di tengah masyarakat.

“Karena undang-undang pilkada adalah produk hukum, maka sebaiknya dikaji dengan baik dan benar. Kalaupun pada pilkada ada mudharatnya, maka mudharatnya itu yang harus dihilangkan,” ucap anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menilai usulan Mendagri Tito Karnavian itu sah-sah saja. Hanya saja, harus melalui proses pembahasan terkait payung hukumnya di DPR RI. Untuk itu, Hidayat mengatakan DPR RI siap mengkajinya melalui riset ilmiah.

“Jadi, survei dan riset secara akademik harus dilakukan terkait penyelenggaraan pilkada secara langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005,” pungkasnya.(jejakrekam)

Mereka yang Akan Gabung ke Partai Gelora

Jakarta - Partai Gelora Indonesia tengah mempersiapkan acara deklarasi resmi. Senin lalu, para penggagas partai baru ini telah mendatangi notaris untuk mengurus akta pendirian perkumpulan, agar selanjutnya bisa mendapatkan status badan hukum partai dari Kementerian Hukum dan HAM.

Mayoritas penggagas partai ini adalah eks pimpinan PKS, seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi. "Deklarasi akan dilakukan jika semua aspek kelengkapannya sudah siap dan selesai semua. Kalau kelahiran Gelora Indonesia sudah pada 28 Oktober lalu, bertepatan Hari Sumpah Pemuda," ujar Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 6 November 2019.

Selain eks kader, sejumlah kader PKS pun disebut akan merapat ke bakal partai baru ini. Mereka adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dan bekas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. "Mereka bagian dari pendiri," ujar Mahfudz.

Selain eks dan kader PKS, adapula Politikus Partai Demokrat, Deddy Mizwar yang disebut telah siap loncat pagar dan bergabung dengan Partai Gelora Indonesia.

Fahri Hamzah sebelumnya menargetkan partai ini ikut serta mendukung paslon dalam Pilkada 2020. Sebab, ujar Fahri, banyak di antara para inisiator partai ini merupakan kepala daerah inkumben atau orang yang punya peluang jadi kepala daerah. Fahri menyebut nama Hadi Mulyadi dan Triwisaksana sebagai calon kepala daerah inkumben atau orang yang punya peluang didukung Partai Gelora menjadi kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang.

Saat dikonfirmasi, Triwisaksana meminta publik menunggu kejutan Partai Gelora. "Tunggu saja, akan dibahas lebih dalam nanti setelah deklarasi," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani ini, saat dihubungi kemarin malam.

sumber: msn

Hoax Ratna Sarumpaet: Setelah Amien Rais, Siapa yang Bakal Ikut Terseret?

INDONESIANEWS. Jakarta – Hoax Ratna Sarumpaet menyeret. Menyeret beberapa tokoh dari kubu Prabowo dan Sandiaga Uno. Mulai dari Amien Rais, dan berpelung terus merembet.

Perkara hoax Ratna Sarumpaet bergulir dengan cepat. Sejak foto dirinya yang “nampak teraniaya” itu menjadi viral, pihak kepolisian bekerja sangat cepat memastikan kebenaran kabar. Berusaha meredam dampak berita kekerasan ini di tengah tahun politik, polisi melakukan pengecekan fakta-fakta di lapangan.

Hasilnya, berita yang viral hanyalah hoax Ratna Sarumpaet saja. Aktivis perempuan tersebut tidak dianiaya seperti klaim dirinya yang disampaikan oleh Nanik S Deyang. Ratna Sarumpaet ternyata tengah menjalani proses pemulihan setelah operasi plastik. Cerita yang asli terbongkar sudah, ibu dari aktris Atiqah Hasiholan tersebut meminta maaf secara terbuka.

Hoax Ratna Sarumpaet memang “memakan” korban beberapa politikus berkaliber besar di Indonesia, terutama kubu Prabowo dan Sandiaga Uno. Bahkan, Prabowo langsung menggelar konferensi pres usai bertemu dengan Ratna Sarumpaet dengan mendengar “versi Ratna”. Pertemuan itu dikawal secara langsung oleh Fadli Zon dan Amien Rais.

Tidak terima sudah dibohongi, pihak Gerindra bahwa sudah melaporkan Ratna Sarumpaet ke pihak kepolisian. Tak hanya dilaporkan, Ratna juga dipecat dari posisinya sebagai Juru Kampanye Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno.

Sebelum pemecatan dan pelaporan itu, hoax Ratna Sarumpaet sudah terlebih dahulu berbuah pahit. Ketika sudah duduk di dalam pesawat Turkish Airlines dengan nomor kursi 12-G, Ratna dijemput petugas bandara. Ia dicegah pergi ke Kota Santiago, Chile, untuk menghadiri Women Playwright Conference (WPC) dari tanggal 7-12 Oktober 2018.

Di acara tersebut, Ratna dijadwalkan menjadi pembicara di acara pembukaan konferensi. Sayang, belum juga tinggal landas, Ratna sudah harus mengenakan “rompi oranye”. Penangkapan atas perkara hoax Ratna Sarumpaet mulai berimbas ke beberapa tokoh.

Pihak kepolisian sudah mulai memanggil tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif di dalam penyebaran hoax Ratna Sarumpaet, salah satunya adalah Amien Rais. Sempat mangkir di pemanggilan pertama karena salah penulisan nama, Amien Rais siap hadir di pemanggilan kedua.

Hoax Ratna Sarumpaet mulai menyeret beberapa tokoh. Muannas Al-Aidid, Ketua Cyber Indonesia mendukung langkah kepolisian untuk memanggil lebih banyak tokoh untuk dimintai keterangan. Bahkan, Muannas berpandangan bahwa sejumlah pihak yang terlibat juga layak diproses secara hukum.

“Ya menurut kita nggak fair dong. Harus diproses. Tapi biarkan polisi melakukan penyidikan terkait hal itu,” ungkap Muannas seperti dilansir oleh detik.com.

“Jadi ini salah satu rangkaian pidana yang sebetulnya satu paket satu kesatuan, antara yang menceritakan, dengan yang kemudian yang menyebarkan, baik itu di media online maupun media sosial. Atau kemudian melalui presscon, termasuk kegiatan pengumpulan massa dan misalnya ada yang buat pamflet, orasi segala macam. Itu bagian dari rangkaian kegaduhan,” tegas Muannas.
Menyitir pemaparan Munnas, maka yang terlibat di dalam proses penyebaran hoax Ratna Sarumpaet terbentang dari Amien Rais, Prabowo, Sandiaga Uno, Hanum Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizal Ramli, Fahira Idris, Egy Sudjana, Habiburrahman, dan masih banyak tokoh lainnya.

Jika proses hukum berjalan dengan kecepatan yang masih terjaga, ke depan, bukan tidak mungkin ada pemanggilan massa oleh kepolisian terkait hoax Ratna Sarumpaet. Oya, omong-omong, beredar sebuah poster yang isinya seruan kepada alumni 212 untuk “kawal dan dampingi” tokoh-tokoh yang bisa jadi dipanggil sebagai saksi oleh kepolisian.

Satu hal yang pasti, perkara berita bohong ini belum akan mereda dalam beberapa waktu ke depan. Masih seru dan bukan tidak mungkin ada fakta baru yang akan terungkap. (yms)/mojok.co

JK: Kasus Setnov Kampanye Negatif Bagi Golkar

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

HABARBORNEO.COM. JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga politikus senior mengatakan kasus yang terjadi atas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto merupakan kampanye negatif bagi partai berlambang beringin tersebut.

"Golkar harus tetap solid, tapi juga kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," kata Wapres di Jakarta, Kamis (16/11).

Wapres yang menjadi narasumber pada rakernas Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran mengatakan, terkait Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap harus kembali ke jalur hukum.

"Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," ujarnya.

JK saat memberikan materinya pada rakernas Partai Nasdem juga mengatakan apabila kader partai, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif terlibat masalah maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada partai.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi KTP-E pada Jumat (10/11). KPK bahkan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP el.

Penyidik KPK juga mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai, Kebayoran Baru, sejak Rabu (15/11) malam namun hingga saat ini Setnov belum diketahui keberadaannya.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Ditjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 di Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-E pada 17 Juli 2017. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Sumber : Antara

Prabowo 'Turun Gunung', Gerindra Yakin Kini Bisa Kalahkan Jokowi

Massa menggelar aksi di depan gedung lokasi sidang Buni Yani. (Dony Indra/detikcom)

HABARBORNEO.COM. Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut mulai 'turun gunung' menjelang Pilpres 2019, diawali kunjungan ke Yogyakarta. Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menyebut Prabowo memang kandidat kuat untuk memenangkan Pilpres 2019.

Andre punya alasan di balik ucapannya tersebut. Dia mengingatkan soal beberapa lembaga survei yang menempatkan Prabowo sebagai penantang terkuat petahana saat ini, yaitu Joko Widodo. 

"Karena faktanya, apapun lembaga surveinya, Pak Prabowo adalah penantang terkuat Pak Jokowi. Bedanya nggak jauh. Kalau dulu kan 2014 Pak Jokowi kan waktu mencalonkan 60-70 elektabilitas, Pak Prabowo 5-10 persen," kata Andre kepada wartawan, Senin (13/11/2017). 


sumber: detik,com

Pelawak Saja Ditemui, Kenapa Ulama Perwakilan Aksi 313 Tidak Mau Ditemui, Mana Presiden Merakyat?

HABARBORNEO.COM - Massa Aksi 313 yang diwakili beberapa tokoh umat dan habaib seperti Amien Rais, KH Usamah Hisyam, Habib Alkaf, Habib Muhammad hanya ditemui Menkopolhukam Wiranto.

Alasannya, seperti diungkap Wiranto, kalau massa aksi diterima nanti presiden repot.

"Presiden tidak menerima langsung bukan menganggap remeh umat, bukan karena tidak menerima aspirasi masyarakat secara pribadi. Ini karena jika Pak Jokowi menerima semua harus bertemu dengannya setiap hari, tentu akan sangat repot," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017), seperti dlansir detikcom.

Menurut salah seorang peserta aksi yang merupakan eks jurnalis senior, Nanik Sudaryati sikap Presiden ini egois. Di satu sisi buzzer sosmed dan pelawak saja diterima langsung Presiden, kok ulama habaib malah tidak mau menemui langsung.

Berikut ditulis Nanik Sudaryati yang dulunya sempat jadi Timses Jokowi saat Pilgub DKI 2012:

"Pemerintahan Pak Jokowi ini egoisnya minta ampun. Tidak mau di demo, tidak mau ada aksi, tapi tidak punya sikap adil dan mau mendengarkan umat. Tidak akan ada demo, tidak akan ada aksi umat, kalau dari awal memperlakukan hukum yg sama. Mengapa penista agama satu dengan yg lain diberlakukan beda? Itu sebetulnya SUMBERNYA.

Katanya pecinta Soekarno, katanya pecinta demokrasi, tapi dengan enteng menginjak-injak demokrasi. Siapapun orang yg lantang menyuarakan ketidakbenaran pemerintah, dengan mudah dituduh makar, dan ditangkap. Betapa jahatnya rezim ini, organ-organ negara seperti polisi, dan tentara yg dibayar dari keringat rakyat, kemudian dengan mudah digunakan untuk mengintimidasi rakyat.

Makin aneh lagi, manakala di dalam istana hanya digunakan untuk mendengar suara baik-baik saja, suara yg memuji, dan suara yg menjilat. Kalau segelintir penggiat Sosmed yg tiap hari muja-muji pemerintah, pelawak, penyanyi saja bisa diterima, kenapa wakil jutaan umat tidak pernah mau menerima? Pasti selalu digunakan menteri atau staf untuk menemui. Dimana letak sosok Presiden merakyat itu? Tolong tunjukkan !

Pak Jokowi, sebagai orang yg pernah mengenal Anda, saya mendengar langsung cerita dari Anda, manakala Anda berkisah bagaimana Anda justru mendatangi para demonstran saat menjadi Walikota Solo, dan bahkan mengajak duduk dan bicara, serta makan dengan para demonstran. Dengan bangga Anda selalu cerita bisa melunakkan hati para demonstran. Lalu mengapa sekarang di saat Anda menjadi Presiden Anda tidak menemui demonstran?"

(Nanik Sudaryati)

sumber: portal-islam

Soal Akan Dipanggil KPK, Fahri: Saya Yang Akan Panggil KPK!!!

HABARBORNEO.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah geram dengan akrobat KPK ingin memanggilnya dan Fadli Zon menjadi saksi dalam persidangan suap pajak. Fahri menegaskan DPR yang akan memanggil KPK terkait kasus ini.

"Saya yang akan panggil KPK. Bukan dibalik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3), dikutip merdeka.com.

Fahri menilai KPK telah berpolitik. KPK dianggap telah melakukan sandiwara politik dengan memunculkan namanya dengan tujuan menyerang karena kerap mengkritik kinerja KPK.

"Kalau penyidik (KPK) itu bener tidak berpolitik maka kalau dia ketemu file yang tidak relefan maka dia tutup. Ini dokumen saya kan file yang tidak relefan. Kenapa diserete dibawa ke ruang sidang segala? Jadi yang berpolitik ini KPK. Karena ada nama orang yang suka ngritik KPK terus dibawa ke ruang sidang," kata Fahri.

"Aturan hukumnya dalam menyusun penuntutan di ruang sidang kalau ada yang tidak relefan jangan dibuka. Sekarang berani gak (KPK) bilang penyebutan nama saya ada relefansinya? Kan gak boleh setelah nama orang disebut dibilang baru mau dicari. Ini gak ada urusannya dengan perkara (suap pajak)," tegas Fahri.

Sebelumnya Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno telah mengklarifikasi bahwa Fahri Hamzah dan Fadli Zon tidak punya masalah pajak. “Beliau itu salah satu contoh panutan saat kami melakukan program pengampunan pajak untuk kalangan politikus di DPR,” ucap Handang di KPK, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Menurut Handang, baik Fadli maupun Fahri dinilai belum pernah bermasalah soal pajak. Dua politikus itu ditunjuk untuk mewakili DPR ikut dalam program Tak Amnesty. Sebab, dalam program itu, harus ada keterwakilan dari kalangan profesi, mulai pengacara, artis, pelaku usaha, hingga politikus. Dan Fahri Hamzah serta Fadli Zon merupakan contoh teladan dari politisi karena taat pajak.

Handang: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Panutan Program Amnesti Pajak
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/21/078858137/handang-fadli-zon-dan-fahri-hamzah-panutan-program-amnesti-pajak

Fahri menyatakan KPK biasa ngancam-ngancam orang biar takut sama KPK.

"Biasa KPK itu ngancam-ngancam orang kayak begitu. Biar semua orang takut sama dia," kata Fahri.

"Kenapa KPK gak manggil saja Jokowi untuk diklarifikasi 'Itu adik ipar beneran gak'. Berani gak KPK?" tanya Fahri.

Seperti diketahui kasus suap pajak ini menyeret adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. [pi]

HATI-HATI Framing Media, Anies Baswedan Tegaskan TOLAK REKLAMASI

HABARBORNEO.COM - [Berita pertama, 17/3/2017] Anies: Saya akan Ikuti Aturan Terkait Reklamasi
https://news.detik.com/berita/d-3450119/anies-saya-akan-ikuti-aturan-terkait-reklamasi

Berita yang sepotong ini dijadikan untuk menyerang Anies dan menuding Anies tidak konsisten terkait Reklamasi.

Terkait itu Anies tegaskan....

[20/3/2017]
Diisukan Tak Konsisten, Anies Pastikan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

Cagub nomor urut tiga itu meminta Tim Ahok-Djarot yang menilainya tidak konsisten untuk tidak memutar balikkan fakta. Sejak awal Anies-Sandi telah menentukan sikap pada masalah reklamasi teluk Jakarta.

Link: http://news.okezone.com/read/2017/03/20/338/1647471/diisukan-tak-konsisten-anies-pastikan-tolak-reklamasi-teluk-jakarta

[20/3/2017]
Anies Tegaskan Tolak Reklamasi Jakarta
http://news.okezone.com/read/2017/03/20/338/1647507/anies-tegaskan-tolak-reklamasi-jakarta

Sikap "Tegas" ANIES-SANDI TEGAS MENOLAK REKLAMASI inilah yang ingin disamarkan dikaburkan dikesankan secara "ABU-ABU", agar warga Jakarta ragu.

Sejak awal maju di Pilkada DKI Jakarta salah satu yang sangat jelas dan ditegaskan pasangan Anies-Sandi yang berbeda dengan pasangan lain adalah ANIES-SANDI TEGAS MENOLAK REKLAMASI.

Sikap tegas ANIES-SANDI TEGAS MENOLAK REKLAMASI ini juga yang menjadikan warga DKI memilihnya karena REKLAMASI sangat merugikan warga DKI terutama para nelayan dan hanya menguntungkan taipan pengembang.

Sikap tegas ANIES-SANDI TEGAS MENOLAK REKLAMASI mendapat legitimasi tambahan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencabut izin proyek reklamasi Pulau K, Pulau F dan Pulau I di teluk Jakarta.

PTUN telah memenangkan gugatan nelayan. Dan insya Allah 19 April 2017 warga DKI juga akan memenangkan melawan petahana sehingga Reklamasi secara keseluruhan dibatalkan.

Sebetulnya pilihan putaran dua Pilkada DKI Jakarta sederhana:

TOLAK REKLAMASI vs SETUJU REKLAMASI

Dan pemenangnya juga sudah jelas: TOLAK REKLAMASI.

sumber: portal-islam

Serangan Balik Lewat Fahri Hamzah Menyasar Bos KPK

HABARBORNEO.COM - Ketua KPK Agus Rahardjo menjadi target pertama serangan balik terkait dengan penanganan kasus korupsi e-KTP.

Dia dituding ikut terlibat dalam kasus e-KTP karena pernah merestui proyek itu.

Semua tak terlepas dari posisi Agus yang pernah menjabat ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) semasa sebelum tender proyek e-KTP pada 2009.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Agus mundur dari jabatan ketua KPK karena ada indikasi keterlibatan dalam pengadaan proyek e-KTP.

Menurut Fahri, ada keterlibatan Agus yang ketika itu menjabat ketua LKPP.

Fahri menyatakan, Agus memiliki kepentingan terhadap pengusaha dan termasuk membawa pengusaha bertemu dengan mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam proyek pengadaan e-KTP.

’’Kalau posisi dia sebagai mantan ketua LKPP dan ketua KPK sekarang, kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini, bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN,’’ kata Fahri.

Menurut dia, Agus sangat paham soal kasus e-KTP dari awal. Dengan keterlibatannya melobi salah seorang konsorsium milik BUMN, ada indikasi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus e-KTP.

Hal tersebut memungkinkan adanya intervensi-intervensi di internal KPK.

’’Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu, sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu. Biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi,’’ tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Fahri menuturkan, indikasi konflik kepentingan itu bisa digunakan untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat kasus e-KTP.

Dia menilai, Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK.

’’Banyak konflik kepentingan karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk. Dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu,’’ ujarnya.

Fahri menambahkan, dirinya berani menyampaikan hal itu setelah mendengar langsung dari para pihak yang sudah diperiksa KPK.

Selain itu, ada sejumlah pejabat Kemendagri yang sejak awal tahu masalah dalam proyek triliunan rupiah tersebut.

Fahri juga menilai perlu dibentuk usulan hak angket e-KTP demi membuktikan keterlibatan nama-nama elite politik dalam dakwaan.

’’Itu, menurut saya, harus ada klarifikasi terbuka gimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebenarnya terjadi,’’ tandasnya. (bay/c19/agm/jpnn)

Wooow! Ketua KPK Agus Rahardjo Terlibat Kasus e-KTP

HABARBORNEO.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo terlibat dan mengerti dari awal kasus suap e-KTP yang merugikan negara Rp 2,9 triliun, karena itu Fahri meminta Agus Rahardjo mengundurkan diri.

"Saya minta Ketua KPK mengundurkan diri karena Agus terlibat dalam kasus e-KTP," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/3).

Desakan itu disampaikan Fahri karena Agus Rahadjo mengetahui persis kasus e-KTP tersebut saat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

"Setelah saya membaca beberapa dokumen termasuk dakwaan, 3 kali laporan BPK serta membaca keterangan para saksi, adanya konflik kepentingan Agus Rahardjo sebagai mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP)," kata Fahri.

Bahkan Fahri menyebutkan, Agus ikut melobi konsorsium, membawa pengusaha bertemu dengan mantan Mendagri, Gamawan Fauzi.

"Dia tahu, dia terlibat, melobi konsorsium, dia bahkan undang pengusaha bertemu dengan Gamawan. Agus Rahardjo ngerti dari awal kasus e-KTP," ujar Fahri.

Berikut selengkapnya pernyataan Fahri Hamzah.

[video]

Mantan Panglima TNI Djoko Santoso: Kalau Tidak Ada Kecurangan, Anies-Sandi Menang

HABARBORNEO.COM - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengunjungi kediaman mantan Panglima TNI, Djoko Santoso. Djoko Santoso yakin Anies dan Sandiaga dapat memenangkan Pilgub DKI Jakarta.

"Kalau tidak ada kecurangan, Anies-Sandi sudah menang. Kita harus waspada karena perilaku rakyat Indonesia ada yang diiming-imingi politik transaksional. Saya kira yang di sini nggak ada. Masalah kedaulatan jangan mau ditukar uang, nanti merananya akan lama," ujar Djoko Santoso di sela-sela dukungan relawan Aswaja, Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (10/3/2017).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga mengatakan Jakarta butuh pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat. Djoko siap memimpin perjuangan untuk kemenangan pasangan Anies-Sandi.

"Jakarta perlu perubahan, Anies-Sandi tidak akan menggusur wong cilik, sehingga saya berjuang di tim Anies-Sandi untuk menang. Saya sudah merumuskan tugas untuk menggalang kekuatan, yang dulu diperoleh harus dipertahankan. Saya mengajak pengikut Agus-Sylvi untuk bergabung, mari kita juga mencegah kecurangan," katanya.

Sementara itu, Sandiaga mengaku optimistis dapat memenangkan Pilgub DKI. Dia yakin Jakarta akan memiliki gubernur baru pada 19 April nanti.

"Momentum ada di pihak Anies-Sandi, kerja keras pak Djoko Santoso sudah membuahkan hasil, relawan juga memiliki kesamaan visi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembangunan Jakarta. Tapi kita ingin kepemimpinan yang amanah, shiddiq, fathonah dan tabligh. Kita jemput kemenangan di 19 April," kata Sandiaga. (fdu/imk)

Sumber: Detik 

FAKTA: Yang Dihadapi Anies-Sandi Itu RAKSASA REKLAMASI!!

HABARBORNEO.COM - Seorang veteran jurnalis senior, Nanik Sudaryanti, atau yang lebih akrab disapa Nanik S. Deyang, mengungkap sebuah fakta mengejutkan mengenai reklamasi Jakarta yang terus menerus dipaksakan oleh Ahok dan para pendukungnya.

Berikut penuturan Nanik yang dibagikannya melalui akun facebook miliknya.

Potensi keuntungan reklamasi menurut pengamat ekonomi sampai 2.700 triliun. Terus dengan gagahnya Anies dan Sandi menghentikan proyek itu. Apa nggak dihajar habis sama pemilik proyek itu. Nah kalau cuman utk bagi warga miskin DKI masing-masing per orang Rp 5 Juta ( utk 3 juta warga miskin), paling cuman butuh duit Rp 15 Triliun. Ditambah buat penyelengara Pemilu , dan semua organ pemerintah pendukung 15 T misalnya , gak ada apa -apanya dibanding nilai proyek Reklamasi kalau Anies dan Sandi jadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jadi sangat berat Anies bisa melawan Ahok, lalu apa yg bisa kita lakukan? Kita butuh dukungan muslim seluruh Indonesia, terutama doa, dan juga upaya. Upaya ini misalnya, Anda yg punya saudara muslim di Jakarta, Anda langsung datangi , minta mereka untuk tidak terbeli. Jelaskan secara akidah , mapuan bagaimana nanti masa depan dia, bila tidak memilih ASA. Bantu dengan menjadi relawan untuk mengawasi 13 ribu lebih TPS , bantu logistik (bantu buatkan kaos Anies -Sandi, kalau semua muslim di Indonesia satu orang bantu buatkan 5 kaos saja, maka kita akan melihat seluruh orang di Jakarta, terutama di kalangan bawah pakai kaos Anies Sandi ), bantu juga transport dan logistik teman -teman relawan yg akan berangkat ke Jakarta, bantu logistik untuk mereka yg nanti mengawasi pencoblosan hingga penghitungan suara hingga melakukan penghitungan sendiri.\

Seperti kata HRS, mari kita tunjukkan Orang Islam Indonesia itu "KAYA", karena rela berkorban demi menegakkan agama . Kalau orang Islam mampu membiayai gerakan 7 juta umat 212, mari kita dukung pemimpin muslim untuk Jakarta dan Indonesia. Allahuakbar ..Allahuakbar ..Allahuakbar .....

sumber: portal-islam