Sejumlah nama baru muncul dalam reshuffle Kabinet Kerja Jokowi jilid II. Di antaranya penunjukkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Pengamat politik dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengaku terkejut dengan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebab, seperti diketahui Wiranto yang juga sebagai mantan Panglima TNI, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat.
“Saya setuju bahwa membangun membutuhkan kepastian hukum. Di era demokrasi ini sangat dibutuhkan yaitu landasan hukum kita. Tapi menetapkan orang yang sungguh-sungguh tidak ada tarikan politiknya, ini Pak Jokowi menarik janjinya sendiri,” kata Siti, Rabu (27/7/2016).
Siti menyayangkan sikap Jokowi yang tak konsisten. Seharusnya, kata Siti, komitmen Jokowi untuk melarang rangkap jabatan pun tetap dipegang. Demikian dilansir Republika.
“Merekrut orang yang sedang menjabat sebagai ketum. Janjinya tak boleh rangkap jabatan, sehingga Muhaimin pun tidak mencalonkan diri karena rangkap jabatan,” lanjutnya.
“Kita hormati keputusan seperti itu, tapi itu sekarang hilang komitmen itu. Ini yang harus dipegang teguh oleh pemimpin,” kata dia. []
Post a Comment